Pengadilan Negeri Kepahiang

Berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi seleksi Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang TA. 2022, kepada Lembaga Bantuan Hukum yang disebutkan dibawah ini, diharapkan kehadirannya pada Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dilaksanakan tahapan wawancara sebagaimana berikut :

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Kepahiang Tahun Anggaran 2022 nomor SP DIPA- 005.03.2.673042/2022 dan dikarenakan belum ada peserta seleksi Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat, maka pendaftaran seleksi Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Pengadilan Negeri Kepahiang diperpanjang.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Seraya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan teriring shalawat dan salam kepada nabi besar Nabi Muhammad SAW junjungan kita, atas segala Rahmat dan hidayah-Nya, website resmi Pengadilan Negeri Kepahiang ini dapat ditayangkan secara luas. Sebagai amanat dari UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jo UU Nomor 14 Tahun […]

Gratifikasi secara umum diartikan sebagai pemberian sesuatu dari pihak lain yang dilakukan kepada penyelenggara negara dimana pemberian tersebut berhubungan dengan tugasnya. Pengertian Gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan […]

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Play”] “SIWAS (Whistleblowing System) adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. ” Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. “Penanganan […]

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Play”] Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana PERMA No. 2 Tahun 2015 jo RANPERMA Tahun 2019     Oleh : Dr. Haswandi, SH.,SE., M.Hum., M.M. DIRBINGANIS BADILUM MA   Kewenangan – Peradilan Umum Final Ditingkat Pertama (PN) – Tidak ada upaya hukum Banding, Kasasi, PK Syarat Gugatan Sederhana 1. Hanya untuk Perkara Gugatan […]

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Play”] Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Litigasi. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi e-Litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata,perdata agama, tata […]

  [responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Play”]Sekarang mengajukan SURAT KETERANGAN di Pengadilan melalui Aplikasi Eraterang. Eraterang/Surat Keterangan Elektronik adalah LAYANAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN secara Online yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via Smatrphone/Tablet dan/atau PC/Komputer). Eraterang adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / […]

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Play”] Pemanfaatan Virtual Account (VA) untuk Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali/Hak Uji Materiil Dalam upaya meningkatkan kualitas pengadministrasian biaya perkara kasasi/peninjauan kembali dan permohonan hak uji materiil, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI menerapkan kebijakan pengiriman biaya dengan menggunakan rekening virtual (virtual account) . Berikut suratnya : Surat Panitera Mahkamah Agung RI tentang Pembayaran […]

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Play”] Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu – Lintas     Berdasarkan PERMA nomor 12 tahun 2016, Pelanggar tidak diharuskan lagi hadir mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri Kepahiang, namun Pelanggar tetap diperbolehkan untuk hadir pada persidangan tersebut yang dilaksanakan setiap hari Jum’at pukul 08.00 WIB. Pelanggar hanya perlu melakukan tiga langkah […]