Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kepahiang

Jl. Aipda Mu'an, Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang, Bengkulu

Sarana bantu dalam penyampaian informasi delegasi

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Komunikasi Data Nasional

Perpustakaan Pengadilan Negeri Kepahiang

Sistem Informasi Kepegawaian

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi PNBP Online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia



Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Mahkamah Agung Meninjau Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Labuan Bajo

      labuan Bajo " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh Beserta Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung Dan Pejabat Eselon I Meninjau Gedung Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Minggu,21/4/2019.

      dalam Kunjungan Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama, Ketua Mahkamah Agung Meninjau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp), Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Ruang Arsip, Ruang Tahanan Dan Ruang Sidang.

      kunjungan Kerja Ini Merupakan Rangkaian Acara Louncing Sipp Tingkat Banding Dan Pembinaan Empat Lingkungan Peradilan Sewilayah Nusa Tenggara Timur, Yang Akan Dilaksanakan Pada Hari Senin, 22/4/2019. (humas)

    • Hakim Agung Perancis Berkunjung Ke Mahkamah Agung Ri

      jakarta " Humas: Hakim Agung Perancis, Nicolas Maziau Ph.d, Berkunjung Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Selasa (16/4). Kunjungan Nicolas Diterima Langsung Oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh, Di Ruang Kerjanya Lt. 13 Gedung Ma. Pada Kesempatan Tersebut Ketua Ma Didampingi Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. M. Syarifuddin, Sh., Mh., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, Sh., Mh., Dan Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Takdir Rahmadi, Sh., Llm.

      dalam Kunjungannya, Nicolas Dan Hatta Ali Bertukar Informasi Terkait Sistem Kamar Yang Ada Di Ma Masing-masing Negara. Menurut Nicolas Yang Juga Menjabat Sebagai Penasihat Khusus Ketua Ma Perancis Selama Lima Tahun Terakhir, Ma Perancis Memiliki 6 Kamar, Di Mana Masing-masing Kamar Tersebut Terdapat Satu Dekan, Dekan Ini Memiliki Peran Yang Sangat Strategis Di Setiap Kamar Untuk Membantu Hakim Bekerja Di Masing-masing Kamar. Sedangkan Ma Ri, Menurut Hatta Ali Juga Menerapkan Sistem Kamar Dan Memiliki 7 Kamar, Yaitu Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Militer, Kamar Pembinaan, Dan Kamar Pengawasan.

      perbincangan Terkait Sistem Kamar Berlanjut Ke Acara Diskusi Analisis Komparasi Sistem Pengadilan Kasasi Perancis Dengan Mahkamah Agung Ri Di Ruang Pertemuan Lantai 2. Diskusi Yang Dipimpin Oleh Ketua Kamar Pembinaan Ma, Prof. Takdir Rahmadi, Sh., Llm, Ini Diikuti Oleh Seluruh Pimpinan Ma, Hakim Agung, Para Eselon I Dan Eselon Ii Mahkamah Agung, Para Direktur Pranata Dan Tata Laksana Perkara Ma, Dan Undangan Lainnya. (azh/rs)

    • Persiapan Rencana Rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2019

      jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Syariffudin, Sh., Mh Didampingi Ketua Kamar Pidana Dr. Suhadi, Sh.,mh, Hakim Agung, Panitera Mahkamah Agung Serta Panitera Muda Pidana Umum Dan Khusus Melakukan Persiapan Rencana Rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2019 Dengan Kementerian Kelautan Perikanan Yang Diketuai Oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan,kkp Dr. Agus Suherman, S.pi., M.si,

      pada Hari Senin, 15/4/2019, Bertempat Di Gedung Tower Lantai 2 Mahkamah Agung. (humas/rs)

    • Pokja Bahas Revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

      humas-jakarta: Kelompok Kerja (pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Menggelar Rapat Revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Tanggal 8-9 April 2019 Di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat. Rapat Pembahasan Dipimpin Oleh Ym. Hakim Agung Syamsul Maarif, Sh, Ll.m, Ph.d Dan Dihadiri Oleh Para Hakim Agung Kamar Perdata, Sekretaris Ma, Para Direktur Jenderal Badan Peradilan, Pejabat Eselon Ii,iii Dan Iv Pada Biro Perencanaan Dan Biro Hukum Dan Humas, Pejabat Pada Kepaniteraan Ma, Para Asisten Kamar Perdata, Hakim Yustisial Biro Hukum Dan Humas, Dan Tim Asistensi Pembaruan Ma.

      beberapa Isu Yang Dibahas Dalam Revisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 Antara Lain Terkait Dengan Mekanisme Persidangan Elektronik, Penyampaian Putusan Secara Elektronik, Penyediaan Layanan Terhadap Pengguna Lain (selain Advokat), Dan Pengaturan Lainnya Yang Diperlukan Untuk Menyempurnakan Proses Layanan Berperkara Secara Elektronik.

      ym. Syamsul Maarif Mengatakan Bahwa Untuk Memenuhi Tuntutan Jaman Saat Ini Perlu Dilakukan Revisi Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018 Dengan Memasukan Beberapa Ketentuan Tentang Mekanisme Persidangan Secara Elektronik, Untuk Lebih Memberikan Kemudahan Bagi Para Pencari Keadilan Ketika Menjalani Proses Berperkara Di Pengadilan Dalam Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Militer Dan Perkara Tata Usaha Negara.

      selain Itu Modernisasi Peradilan Mengarah Pada Modernisasi Mekanisme Berperkara Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. Pada Perma 3 Tahun 2018 Sebelumnya Baru Mengatur Tentang Sistem Administrasi Perkara Secara Elektronik, Sedangkan Revisi Perma Ini Diharapkan Kedepannya Bisa Lebih Revolusioner Yaitu Mampu Mengakomodir Mekanisme, Baik Pada Ranah Administrasi Maupun Teknis Persidangan, Pungkas Ym Syamsul Maarif.

      pada Akhir Rapat, Diputuskan Untuk Dilakukan Rapat-rapat Lanjutan Dalam Rangka Perumusan Dan Pembahasan Revisi Perma Ini Secara Lebih Mendalam, Sehingga Ditargetkan Pada Tahun Ini, Perma Yang Baru Bisa Diberlakukan Pada Pengadilan Diseluruh Indonesia. (dy/rs)

    • Mahkamah Agung Siap Hadapi Pesta Demokrasi

      jakarta " Humas: Kurang Lebih Dua Minggu Lagi Rakyat Indonesia Akan Melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dpr-ri, Anggota Dprd Provinsi, Anggota Dprd Kabupaten/kota, Dan Anggota Dpd Secara Bersamaan. Hal Ini Membawa Konsekuensi Dan Dampak Tersendiri Bagi Mahkamah Agung Karena Jika Ada Sengketa Terkait Pemilihan Ini Pasti Akan Sampai Ke Mahkamah Agung (ma).

      menanggapi Hal Tersebut Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Melaksanakan Media Gathering Dengan Media Cetak Dan Elektronik Terkait Kesiapan Ma Dalam Menghadapi Pesta Demokrasi Pada Jumat (5/4) Di Ruang Media Centre Harifin A Tumpa Mahkamah Agung.

      ketua Kamar Tata Usaha Negara (tun) Dr. Supandi Sh., M.hum, Sebagai Narasumber Mangatakan Bahwa Ma Siap Kerja Siang Malam Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik Terkait Sengketa Pemilu Ini, Ma Sudah Menyiapkan Baik Aturanhukum Acaranya Maupun Hakimnya. Untuk Aturan Hukum Acara Sengketa Pemilu, Sambung Supandi, Ma Telahmengeluarkan Beberapa Peraturan Mahkamah Agung (perma), Yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administatif Pemilihan Umum Di Ma, Perma No 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Perma No. 6 Tahun 2017 Tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tun.

      selain Kebijakan Ma Juga Sudah Menyiapkan Hakim-hakim Yang Akan Menangani Perkara-perkara Sengketa Pemilu. Hakim Yang Menangani Kasus-kasus Sengketa Pemilu, Menurut Supandi Adalah Hakim Yang Sudah Dilatih, Dibina, Dan Disertifikasi.hingga Kini Ma Telah Memiliki Hakim Pemilu Untuk Pengadilan Tingkat Pertama Sebanyak 217 Orang, Hakim Pemilu Tingkat Banding 17 Orang, Sedangkan Hakim Untuk Sengketa Pemilihan (pilkada) Di Pengadilan Tingkat Pertama Sebanyak 77 Orang Dan Hakim Pada Tingkat Banding Sebanyak 51 Orang. Saya Sudah Komandokan Kepada Para Hakim Agar Jangan Main-main Dengan Perkara Pemilu. Lakukan Yang Terbaik. Tegassupandi. Proses Penyelesaian Perkara Sengketa Pemilu Ini, Supandi Menekankan Bahwa Hitungannya Tidak Akan Lebih Dari 21 Hari Harus Selesai, Dan Putusannya Harus Dikirim Kepada Para Pihak, Penggugat Dan Kpu.

      dalam Acara Yang Dihadiri Oleh Lebih Dari 50 An Pers Ini Supandi Menjelaskan Bahwa Ada Perbedaan Antara Sengketa Pemilihan Dan Pemilihan Umum (pemilu). Sengketa Pemilihan Adalah Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota). Hal Ini Diatur Dalam Perma Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tun Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sedangkan Sengketa Pemilu Diatur Dalam 3 Perma Yang Sudah Dijelaskan Sebelumnya.

      pada Kesempatan Tersebut Juga Supandi Meminta Perhatian Pemerintah Untuk Infrastruktur Teknologi Informasi, Menurutnya Karena Ma Memiliki Putusan-putusan Penting Dan Harus Dijaga Agar Tidak Dimanipulasi Orang, Yang Harus Diupload Agar Segera Diketahui Masyarakat, Ma Memerlukan Infrastruktur, Internet, Data Penyimpanan Yang Besar. Jangan Karena Muatan Putusan Banyak, Websitenya Jadi Ambrol. Kata Supandi. Mengingat Kini Ma Sudah Didukung E-court, Peradilan Berbasis Elektronik, Maka Semua Perkara Termasuk Perkara Pemilu Akan Semakin Cepat Diselesaikan. Kalau Memang Bangsa Ini Menghendaki Memiliki Ma Yang Kuat, Transparan, Efektif, Dan Efesien Dalam Melayani Rakyat, Ma Harus Didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Harus Kuat. Terang Supandi.

      selain Supandi, Hadir Juga Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, Sh., Mh. Sebagai Narasumber Dan Kepala Biro Hukum Dan Humas, Dr. Abdullah, Sh., Ms., Sebagai Moderator. (azh/rs/photo Pepy)