Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kepahiang

Jl. Aipda Mu'an, Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang, Bengkulu

Sarana bantu dalam penyampaian informasi delegasi

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Komunikasi Data Nasional

Perpustakaan Pengadilan Negeri Kepahiang

Sistem Informasi Kepegawaian

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia



Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • 977 Aparatur Peradilan Disiapkan Mengisi 85 Pengadilan Baru

      jakarta-humas : Mahkamah Agung Ri Telah Menyiapkan 977 Aparatur Peradilan Untuk Mengisi Untuk Menjalankan Operasional 85 Pengadilan Baru Yang Akan Diresmikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.h., M.h Di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

      demikian Disampaikan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Ri A. S. Pudjoharsoyo Saat Memberikan Keterangan Kepada Awak Media Dalam Jumpa Pers Persiapan Peresmian Pengadilan Baru Di Ruangan Media Center. A. Harifin Tumpa, Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat, 19/10/18.

      977 Orang Aparatur Pengadilan Tersebut Lanjut A. S. Pudjoharsoyo Terdiri Atas 283 Orang Hakim Dan 694 Pegawai Tenaga Teknis Dan Kesekretariatan, Sehingga Setiap Pengadilan Sudah Mempunyai Minimal Jumlah Sdm Agar Dapat Beroperasi Melayani Kebutuhan Pencari Keadilan.

      283 Hakim Tersebut Termasuk Yang Akan Menduduki Posisi Pimpinan Maupun Hakim Yang Akan Menangani Perkara Dan 694 Orang Pegawai Sudah Termasuk Untuk Tenaga Kepaniteraan Seperti Panitera, Para Panitera Muda Dan Juru Sita Sementara Untuk Tenaga Kesekretariatan Termasuk Di Dalamnya Sekretaris Dan Para Kasubag Jelas A. S. Pudjoharsoyo

      kedepan, Mahkamah Agung Terus Berupaya Untuk Melengkapi Segala Kebutuhan Semua Pegadilan Baru Khususnya Kebutuhan Aparatur Peradilan Dan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pengadilan, Dengan Demikian Masyarakat Pencari Keadilan Terlayani Dengan Maksimal.

      seperti Diberitakan Sebelumnya, Rencananya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.h., M.h Akan Meresmikan Operasionalisasi 85 (delapan Puluh Lima) Pengadilan Baru Di Seluruh Indonesia, Pada Hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 Di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan Puluh Lima) Pengadilan Baru Tersebut Terdiri Dari 3 (tiga) Badan Peradilan Yaitu 30 (tiga Puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima Puluh) Pengadilan Agama Dan 3 (tiga) Mahkamah Syariyah Serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. (humas/ar/rs/foto Pepy)

    • Mahkamah Agung Susun Yurisprudensi Putusan

      jakarta-humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia Tengah Menyusun Yurisprudensi Putusan Yang Diharapkan Akan Rampung Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Dan Segera Dipublikasikan. Saat Ini, Tim Kelompok Kerja (pokja) Yurisprudensi Mahkamah Agung Telah Membentuk Tim Pembahas Dari Masing-masing Kamar Yang Ada Di Mahkamah Agung Ri Untuk Mencari Dan Mengajukan Serta Menganalisis Putusan-putusan Yang Dianggap Memenuhi Kualifikasi Untuk Dijadikan Yurisprudensi.

      Tim Pokja Sudah Dibagi Sesuai Masing-masing Kamar Dan Dibantu Oleh Beberapa Peneliti Baik Dari Ma Maupun Dari Luar Ma Yang Tugasnya Mencari Dan Mengumpulkan Putusan-putusan Di Setiap Kamar Kemudian Mencari Kaidah Hukumnya. Lalu Hasil Pembahasan Tim Ini Akan Diajukan Ke Masing-masing Ketua Kamar Yang Mempunyai Kewenangan, Apakah Hasil Kajian Tim Ini Disetujui Ketua Kamar Demikian Disampaikan Oleh Ketua Pokja Yurisprudensi Ma, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.h., L.l.m Dalam Membuka Kegiatan Penyusunan Yurisprudensi Di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (18/10/18).

      hadir Pula Dalam Kegiatan Tersebut Panitera Mahkamah Agung Made Rawa Aryawan, S.h., M.hum Dan Tim Kepaniteraan Ma, Para Panitera Muda Kamar Pada Ma, Hakim Yustisial Dan Kepala Bagian Perundang-undangan Pada Biro Hukum Dan Humas.

      selanjutnya, Hari Ini Masing-masing Tim Yang Berasal Dari Kamar Mempresentasikan Hasil Temuan Dan Kajian Kaidah-kaidah Putusan Yang Didapatkan Di Depan Seluruh Tim Pokja Yurisprudensi, Untuk Dibahas Dan Meminta Masukan Bersama. Setelah Didapatkan Masukan-masukan Dari Tim Pokja Yurisprudensi, Selanjutnya Akan Dibuatkan Draft Atau Usulan Yurisprudensi Yang Disertai Dengan Kajian Secara Komprehensif.

      draft Usulan Yurisprudensi Itulah Yang Akan Diajukan Ke Ketua Kamar, Kita Tidak Berwenang Untuk Menentukan Mana Yang Layak Dan Mana Yang Tidak Layak Jadi Yurisprudensi, Kita Sebagai Tim Peneliti Dan Pengkaji Saja, Jelas Takdir Rahmadi Lebih Lanjut.

      rencananya, Tim Pokja Yurisprudensi Akan Melanjutkan Pembahasan Berikutnya Dalam Rangka Mematangkan Draft Usulan Serta Melengkapi Data-data Yang Ada Usai Menyerap Berbagai Usulan Dari Tim Pokja. Ketua Pokja Yurisprudensi Kembali Menegaskan Agar Semua Tim Pokja Dapat Melaksanakan Tugas Ini Dengan Bekerjasama Sehingga Yurisprudensi Yang Lahir Nantinya Mampu Menjadi Salah Satu Acuan Dan Sumber Hukum Dalam Memutus Suatu Perkara Bagi Para Hakim Di Pengadilan. (abdurrahman Rahim)

    • Seleksi Cpns Mahkamah Agung Diminati Lebih Dari 35 Ribu Pendaftar

      jakarta " Humas : Masa Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Telah Berakhir Pukul 23.59 Senin (15/10/2018). Formasi Yang Disediakan Mahkamah Agung Diminati Lebih Dari 35 Ribu Pendaftar. Berdasarkan Data Yang Dihimpun Pada Pukul 00.01 Selasa (16/10/2018), Jumlah Calon Pelamar Yang Memenuhi Syarat Sebanyak 31.525 (tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) Orang Pelamar. Sedangkan Total Keseluruhan Pelamar Yang Memilih Mahkamah Agug Adalah Sebanyak 35.756 (tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam) Pendaftar. Dari Jumlah Tersebut, Sebanyak 34,879 (tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Pelamar Atau Setara Dengan 97,5% Yang Menginput Persyaratan.

      selanjutnya Dari Jumlah Yang Menyerahkan Persyaratan Tersebut, Sebanyak 2,359 (dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan) Pelamar Atau Sekitar 6,8 % Belum Terverifikasi Dan Sebanyak 961 (sembilan Ratus Enam Puluh Satu) Pelamar Atau Sebesar 2,8% Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (tms).

      dari Jumlah Yang Telah Memenuhi Syarat Tersebut, Jika Dilihat Berdasarkan Jenis Kelamin, Terdapat 17.616 (tujuh Belas Ribu Enam Ratus Enam Belas) Orang Atau Setara 50,5% Berjenis Kelamin Perempuan Dan Sisanya Sebanyak 17.263 (tujuh Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga) Orang Atau Setara 49,5% Berjenis Kelamin Laki-laki.

      jika Dilihat Berdasarkan Jalur Pendaftaran, Sebanyak 33,867 (tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh) Orang Mendaftar Dari Jalur Umum, Sebanyak 912 (sembilan Ratus Dua Belas) Orang Dari Jalur Cumlaude, 68 (enam Puluh Delapan) Orang Dari Jalur Disabilitas Dan 32 Orang Dari Jalur Papua Dan Papua Barat.

      beberapa Jam Sebelum Pendaftaran Ditutup, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo Meninjau Langsung Proses Verifikasi Yang Dilakukan Oleh Tim Verifikator Di Ruang Media Center Mahkamah Agung. Dalam Kesempatan Tersebut, Pudjoharsoyo Mengapresiasi Langkah-langkah Yang Dilakukan Oleh Verfikator Untuk Melakukan Percepatan Proses Verifikasi. Semoga Proses Verifikasi Akhir Ini Berjalan Lancar Dan Dapat Dilakukan Dengan Penuh Tanggung Jawab, Ujar Pudjoharsoyo.

      dengan Masih Adanya Pelamar Yang Belum Terverifikasi, Menjadi Tugas Tim Verifikator Untuk Menyelesaikannya Sesegara Mungkin. Mereka Yang Belum Terverifikasi Agar Segera Diverifikasi Sebelum Kelulusan Seleksi Administrasi Diumumkan, Sambu Pudjoharsoyo.

      setelah Tahap Seleksi Administrasi, Peserta Yang Dinyatakan Lulus Akan Mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (skd) Yang Akan Dilaksanakan Dengan Menggunakan Alat Bantu Komputer (computer Assisted Test). Jadwal Pelaksanaannya Nanti Akan Diumumkan Melalui Website Mahkamah Agung, Ujar Pudjoharsoyo Menjelaskan.

      menerima 1.052 Formasi Pegawai Baru

      berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018, Mahkamah Agung Mendapatkan 1.052 (seribu Lima Puluh Dua) Orang Cpns Dengan Formasi 325 (tiga Ratus Dua Puluh Lima) Orang Analis Perkara Peradilan, 390 (tiga Ratus Sembilan Puluh) Orang Analis Sumber Daya Manusia, 184 (seratus Delapan Puluh Empat) Orang Pengelola Sistem Dan Jaringan, 53 (lima Puluh Tiga) Orang Pranata Komputer Ahli Pertama, Dan 100 (seratus) Orang Analis Kepegawaian Ahli Pertama.

      dari Jumlah 1.052 Orang Tersebut, Sebanyak 914 (sembilan Ratus Empat Belas) Orang Diperuntukkan Untuk Jalur Umum, 105 (seratus Lima) Orang Melalui Jalur Cumlaude, 11 Orang Formasi Khusus Papua Dan Papua Barat Serta 22 Orang Untuk Penyandang Disabilitas. (humas /mn/rs)

    • Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Menerima Kunjungan Akademisi Universitas Brawijaya

      jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.h Sunarto,s.h.,m.h, Didampingi Hakim Agung Kamar Perdata Syamsul Maarif, Sh.,ll.m.,ph.d Menerima Kunjungan Akademisi Universitas Brawijaya Malang, Pada Hari Jumat, 12 Oktober 2018. Para Dosen Fakultas Hukum Yang Berjumlah 8 (delapan) Orang Tersebut Antara Lain Eny Harjati S.h.,m.h., Dr.lucky Endrawati,s.h.,m.h.,dr. Nurini Aprilianda,s.h.,m.hum, Mufatikhatul Farikhah,s.h.,m.h., Faizin Sulitstio S.h.,ll.m., Ardi Ferdian,s.h.,m.kn, Ladito Risang,s.h.,m.h Dan Solehuddin,s.h.,m.h. Diterima Sunarto Dengan Didampingi Hakim Agung Syamsul Ma'arif,s.h.,ll.m.,ph.d Di Ruang Rapat Pleno I.

      dalam Suasana Akrab Dan Hangat, Pengajar-pengajar Tersebut Berdiskusi Dan Berdialog Tentang Pola Pengawasan Hakim, Kinerja Memutus Perkara, Sistem Pembaharuan Lembaga Dan Juga Sinergitas Mahkamah Agung Dengan Lembaga Lain Seperti Kpk, Ky Dan Perguruan Tinggi.

      wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Menegaskan Bahwa Mahkamah Agung Selalu Membuka Diri Bagi Institusi Lain Untuk Bersama-sama Menjaga Marwah Badan Peradilan. "tetapi Ingat, Bukan Untuk Mengintervensi Pokok Perkara Maupun Mempengaruhi Proses Persidangan Dan Hukum Acara Suatu Proses Peradilan" Tegas Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

      ketika Salah Seorang Dosen Bertanya Tentang Pola Pengawasan Dan Rentannya Mental Pegawai Pengadilan, Hakim Agung Syamsul Ma'arif Memaparkan Bahwa Program Mutakhir Mahkamah Agung Adalah Dengan Melahirkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018. "perma 3 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik Ini Juga Untuk Meminimalisir Kontak Langsung Antara Pihak Berperkara Dengan Aparatur Pengadilan" Ujar Syamsul Ma'arif.

      sebelum Pertemuan Ditutup, Syamsul Ma'arif Berharap Pihak Universitas Juga Dapat Berperan Aktif Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung Misalnya Dengan Cara Membuat Kajian Dan Penelitian Tentang Independensi Badan Peradilan Melalui "one Roof System"-nya Dan Juga Tentang Konsistensi Putusan Hakim Untuk Setiap Perkara Yang Disidangkan. (humas/rs/fotopepy)

    • Majelis Kehormatan Hakim Berikan Sanksi Berupa Pemberhentian Tetap Dengan Hak Pensiun Kepada Hakim Jwl

      jakarta-humas : Mahkamah Agung Ri Dan Komisi Yudisial Ri Kembali Mengadakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (mkh), Pada Hari Rabu, (10/10) Di Ruang Wirjono Prodjodikoro, Gedung Mahkamah Agung Ri. Duduk Sebagai Terlapor Adalah Hakim Berinisial Jwl Yang Saat Ini Bertugas Sebagai Hakim Non Palu Di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Persidangan Kali Ini Adalah Sidang Ketiga Bagi Terlapor Setelah Pada Persidangan Yang Lalu Tanggal 26 September Ditunda Oleh Majelis Kehormatan Hakim Untuk Menghadirkan Saksi Dari Komisi Yudisial. Terlapor Didampingi Oleh Tim Pembela Dari Ikatan Hakim Indonesia (ikahi) Yang Terdiri Dari Dr.multiningdyah Elly Mariani, Sh.,m.hum. Dan Abdurrahman Rahim, S.hi.,mh Menyampaikan Pembelaannya Agar Majelis Kehormatan Hakim Mempertimbangkan Bahwa Terlapor Sudah Mengabdikan Dirinya Sebagai Hakim Selama 28 Tahun. Saksi Yang Dihadirkan Oleh Majelis Kehormatan Hakim Berinisial A Diduga Sebagai Pihak Yang Bertemu Dan Menyerahkan Sejumlah Uang Kepada Hakim Terlapor Terkait Perkara Korupsi Yang Sedang Diperiksa Oleh Hakim Terlapor Di Pengadilan Negeri Manado. Setelah Majelis Kehormatan Hakim Mengkonfrontir Saksi Dengan Hakim Terlapor Serta Memberikan Kesempatan Kepada Tim Pembela Dari Pp Ikahi Untuk Bertanya, Kemudian Majelis Hakim Mkh Bermusyawarah Dan Akhirnya Menjatuhkan Putusan Yang Pada Pokoknya Menyatakan Hakim Terlapor Jwl Terbukti Bertemu Dengan Pihak Yang Berperkara Yang Sedang Di Periksanya Saat Menjadi Hakim Di Pn Manado Pada Tahun 2015 Dan Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (kepph). Menurut Majelis Mkh, Hal Yang Memberatkan Adalah Terlapor Pernah Diperiksa Dan Dikenakan Sanksi Oleh Ky Dan Saat Ini Hakim Terlapor Jwl Sedang Menjalankan Sanksi Dari Badan Pengawasan Ma Sebagai Hakim Non Palu Di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Sedangkan Hal Yang Meringankan Terlapor Adalah Pertemuan Dirinya Dengan Pihak Yang Sedang Diperiksa Perkaranya Bukan Atas Inisiatif Terlapor. Akhirnya Sidang Mahkamah Kehormatan Hakim (mkh) Yang Dipimpin Oleh Ketua Majelis Drs. H. Maradaman Harahap, S.h., M.h. Secara Bulat Untuk Menjatuhkan Sanksi Berat Dengan Pemberhentian Tetap Dengan Hak Pensiun Terhadap Terlapor. Putusan Mkh Ini Lebih Ringan Dari Rekomendasi Rapat Pleno Komisi Yudisial Yang Merekomendasikan Terlapor Diberikan Sanksi Berat Berupa Pemberhentian Tetap Tidak Dengan Hormat. Setelah Putusan Mkh Dibacakan, Ketua Mkh Kembali Memberikan Kesempatan Kepada Terlapor Untuk Memberikan Tanggapannya Atas Putusan Yang Dijatuhkan Dan Terlapor Menyatakan Menerima Segala Keputusan Yang Dijatuhkan Oleh Mkh Terhadap Dirinya.(ar/rs)