Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kepahiang

Jl. Aipda Mu'an, Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang, Bengkulu

Sarana bantu dalam penyampaian informasi delegasi

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengajuan Surat Keterangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Komunikasi Data Nasional

Perpustakaan Pengadilan Negeri Kepahiang

Sistem Informasi Kepegawaian

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi PNBP Online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI

tilang

PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II TAHUN ANGGARAN 2020 NO. W8-U7/ 92 /OT.01.2/1/2020 ¬† ¬† ¬†Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Rl. Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sebagaimana tersebut dalam pasal 23, 24, 26 dan pasal 27. Sehubungan dengan hal […]

selengkapnya

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana PERMA No. 2 Tahun 2015 jo RANPERMA Tahun 2019     Oleh : Dr. Haswandi, SH.,SE., M.Hum., M.M. DIRBINGANIS BADILUM MA   Kewenangan – Peradilan Umum Final Ditingkat Pertama (PN) – Tidak ada upaya hukum Banding, Kasasi, PK Syarat Gugatan Sederhana 1. Hanya untuk Perkara Gugatan Wanprestasi dan/atau PMH dengan […]

selengkapnya

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Litigasi. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi e-Litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata,perdata agama, tata usaha militer, tata usaha […]

selengkapnya

19Jul

SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (ERATERANG)

Sekarang mengajukan SURAT KETERANGAN di Pengadilan melalui Aplikasi Eraterang. Eraterang/Surat Keterangan Elektronik adalah LAYANAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN secara Online yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via Smatrphone/Tablet dan/atau PC/Komputer). Eraterang adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh […]

selengkapnya

Pemanfaatan Virtual Account (VA) untuk Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali/Hak Uji Materiil Dalam upaya meningkatkan kualitas pengadministrasian biaya perkara kasasi/peninjauan kembali dan permohonan hak uji materiil, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI menerapkan kebijakan pengiriman biaya dengan menggunakan rekening virtual (virtual account) . Berikut suratnya : Surat Panitera Mahkamah Agung RI tentang Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/PK/HUM Melalui […]

selengkapnya

05Apr

Sidang Tilang Cara Baru

Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu – Lintas     Berdasarkan PERMA nomor 12 tahun 2016, Pelanggar tidak diharuskan lagi hadir mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri Kepahiang, namun Pelanggar tetap diperbolehkan untuk hadir pada persidangan tersebut yang dilaksanakan setiap hari Jum’at pukul 08.00 WIB. Pelanggar hanya perlu melakukan tiga langkah yakni “MELIHAT, MEMBAYAR dan […]

selengkapnya

02Apr

Gugatan Sederhana

Informasi Tata Cara Gugatan Sederhana Mekanisme Gugatan Sederhana Penyelesaian Gugatan Sederhana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan sebuah gebrakan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia yang patut diapresiasi sebagai upaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. […]

selengkapnya

18Jan

Posbakum

LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG Pengadilan Negeri Kepahiang memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk : A. Pemberian informasi, konsultasi, atau advice hukum; B. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; C. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau […]

selengkapnya