Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kepahiang

Jl. Aipda Mu'an, Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang, Bengkulu

Sarana bantu dalam penyampaian informasi delegasi

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Komunikasi Data Nasional

Perpustakaan Pengadilan Negeri Kepahiang

Sistem Informasi Kepegawaian

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kepahiang

Berita Badan Peradilan Umum



Berikut ini adalah berita terbaru Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

berisikan tentang Informasi Berita dan Informasi Pengumuman dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Iv Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 19 Februari 2019

      jakarta, Selasa Tanggal 19 Februari 2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Iv.

      pejabat Yang Dilantik Adalah :

      Yiyik Saptanti, S.h., M.h. Sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi Dan Tahanan Pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana Sugriwo Sahari, S.h. Sebagai Kepala Seksi Bimbingan I Pada Sub Dit. Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Kamaluddin, S.h. Sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali Pada Sub Dit. Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Perdata Yuswandi, S.h. Sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana Sutiama, S.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Amir Basuki, S.h. Sebagai Kepala Seksi Peninjauan Kembali Pada Sub Dit. Peninjauan Kembali Dan Grasi Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana Achmad Basyari, S.e. Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Peradilan Pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Deasi Ariyani, S.e., M.h. Sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana Misra Dewita, S.h., M.h. Sebagai Kepala Seksi Monitoring Dan Evaluasi Pada Sub Dit. Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Supeno, S.h. Sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana Sutarno, S.h., M.h. Sebagai Kepala Seksi Grasi Pada Sub Dit. Peninjauan Kembali Dan Grasi Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana Leni Cahyani, S.h.,m.h. Sebagai Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan Pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Aman Mulyana, S.h. Sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi Dan Tahanan Pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana Rosalia Puspa Kesumawati, S.e., M.h. Sebagai Kepala Seksi Tata Persidangan Pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Septin Sri Noni, S.e. Sebagai Kepala Seksi Tata Naskah Pada Sub Dit. Mutasi Hakim Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ida Bagus Swardana, S.kom. Sebagai Kepala Seksi Statistik Pada Sub Dit. Statistik Dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Nurlailah, S.ap., M.h. Sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Dan Grasi Pada Sub Dit. Peninjauan Kembali Dan Grasi Direktorat Pranata Dan Tatalaksana Perkara Pidana
    • Pembinaan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Penandatanganan Pakta Integritas Serta Perjanjian Kinerja

      jumat, 8 - 9 Februari 2019, Bertempat Di Hotel Aston Cirebon, Jawa Barat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Melaksanakan Pembinaan Pegawai. Hadir Dalam Kesempatan Itu Para Pejabat Eselon Ii, Iii, Iv Serta Para Staf. Pada Sesi Pertama Dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas Oleh Pegawai Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 

                             

                

      setelah Penandatanganan Pakta Integritas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr.  Herri Swantoro, S.h., M.h. Memberikan Pengarahan Kepada Seluruh Pegawai Mengenai Peradilan Yang Kredibel Dan Efektif. Beliau Menekankan Pentingnya Restra Pengadilan. 

      rentsra 2015-2019, Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Setiap Tahun Memuat Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Yang Akan Dicapai Dalam Pelaksanaan Kegiatan Selama 5 Tahun Ke Depan. kelemahan Yang Timbul:

      a.renstra Belum Ditetapkan Secara Formal Dalam Bentuk Surat Keputusan

      b.target Indikator Kinerja (tik) Dalam Penjabaran Renstra Tidak Disusun Pada Awal Tahun

      c.penetapan Presentase Target Iku Belum Menggunakan Dasar Pertimbangan Yang Jelas

      d.ada Perbedaan Misi Pada Renstra Dengan Misi Pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan.

    • Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Pejabat Eselon Iii Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung.

      dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pejabat Eselon Iii Yang Dilantik Yaitu :

      H. Hanapi, Sh., Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Khusus Pada Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Lies Khadijah, Sh.,mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Yayat Sudrajat, Sh.,mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Statisik Dan Dokumentasi Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Setiawati, Sh., Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Umum Pada Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Chandra, Sh Sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Romy Permana, Sh., Mh Sebagai Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badilum

      segenap Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Para Pejabat Baru Dan Semoga Para Pejabat Dapat Menjalankan Amanah Yang Diberikan Dengan Baik

    • Diskusi Penyusunan Pedoman Eksekusi Di Pengadilan Negeri Pada Hari Senin, 28 Januari 2019

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Diskusi Penyusunan Pedoman Eksekusi Di Pengadilan Negeri Pada Hari Senin, 28 Januari 2019. Diskusi Bertempat Di Gedung Sekretariat mahkamah Agung Ri, Jl. Ahmad Yani, Kav 58, Jakarta Pusat.

      diskusi Ini Dihadiri Oleh Pemateri Dari Kalangan Pimpinan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi, Yang Menguasai Tentang Teknis Pelaksaaan Eksekusi Putusan. Diskusi Dipimpin Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M.si, Dan direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Haswandi, Sh., Se., M.hum.

    • Rapat Koordinasi Dan Pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dengan Ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia Pada Jumat 25 Januari 2019

       direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Mengadakan Rapat Koordinasi Dan Pembinaan Dengan Ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia Pada Jumat 25 Januari 2019. Rapat Dan Pembinaan Ini Dipimpin Langsung Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Herri Swantoro, S.h., M.h, Dan Dihadiri Oleh Para Pejabat Eselon Ii Di Lingkungan Ditjen Badilum, Dan Para ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia. 

      rapat Ini Membahas Evaluasi Kegiatan Di Lingkungan Peradilan Umum Selama Tahun 2018, Dan Rencana Kegiatan Serta Perbaikan Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun 2019.

    • Pelaksanaan Konsolidasi Dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dipa 005.03, 005.04, 005.05 Tahun Anggaran 2018

                      Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Tinggi Negara Berkewajiban Untuk Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Amanat Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negera.

                      Secara Nyata Bahwa Mahkamah Agung Menerima Penghargaan Dan Prestasi Yang Luar Biasa Atas Keberhasilan Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pelaporan Keuangan Yang Transparan Dan Akuntabel Mulai Dari Satuan Kerja Tingkat Pusat Maupun Satuan Kerja Tingkat Daerah Perlu Mendapatkan Apresiasi Yang Luar Biasa Atas Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Secara Berturut-turut Selama 6 Kali.

                      Bertempat Di Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya Jawa Timur, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (005.03) Bersama-sama Dengan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (005.04) Dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tun (005.05) Menyelenggarakan Kegiatan Selama 3 Hari Mulai Tanggal 23 Januari S/d 25 Januari 2019. Kegiatan Tersebut Dibuka Secara Resmi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Drs. Wahyudin, M.si. Dengan Dihadiri Oleh Operator Saiba Dan Simak Bmn Seluruh Korwil Yang Ada Di Indonesia.

                      Pada Kesempatan Tersebut Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menekankan Agar Pelaporan Keuangan Ini Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Menghasilkan Pelaporan Yang Menunjukan Komitmen Dan Budaya Akuntabilitas Sehingga Dapat Mempertahankan Kembali Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Untuk Yang Ke 7 Kalinya. (kas)

    • Rapat Koordinasi Pengurus Majalah Dandapala Tahun 2018

      jumat, 28 Desember 2018 Bertempat Di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lt. 3, Pukul 08.30 Wib, Diselenggarakan Rapat Akhir Tahun/evaluasi Majalah Dandapala. Hadir Dalalam Kesempatan Itu Segenap Redaktur Dan Anggota Sekretariat Majalah Dandapala.

    • Pertemuan Dewan Pengarah Sustain 2018

      selasa, 11 Desember 2018, Pukul 09.30, Bertempat Dilantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri, Diselenggarakan Pertemuan Dewan Pengarah Sustain 2018. Acara Dibuka Dengan Sambutan Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non-yudisial, Kemudian Dilanjutkan Dengan Sambutan Dari Kepala Bagian Kerjasama Uni Eropa Dan Direktur Undp Indonesia.

      agenda Acara Adalah:

      - Pemaparan Pencapaian Proyek Tahun 2018 Serta Pemaparan Dan Persetujuan Atas Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2019yang Disampaikan Oleh Direktur Nasionl Proyek

      - Penyampaian Rencana Evaluasi Akhir Proyek Dan Penutupan Proyek Oleh Perwakilan Undp

      - Sesi Tanya Jawab

      - Kesimpulan Dan Penutup Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non-yudisiai
    • Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Ii Pada Mahkamah Agung Ri

      pada Hari Jumat, Tanggal 30 November 2018 Pukul 09.30 Wib Bertempat Di Tower Mahkamah Agung Ri Lantai 2 Di Selenggarakan Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Ii Pada Mahkamah Agung Ri

      pejabat Eselon Ii Yang Diambil Sumpahnya Dan Dilantik :

      1.   Zahlisa Vitalisa, S.h.

            Sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamag Agung Ri

      2.  Dr. Candra Boy Seroza, A.ag., M.ag.

            Sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamag Agung Ri

      3.  H. Sahwan, S.h., M.h.

            Sebagai Kepala Biro Keuangan Pada Badan Urusan Administrasi Mahkamag Agung Ri

    • Pendalaman Teknis Untuk Hakim Niaga 2018

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Pada Tanggal 29 November S.d. 1 Desember 2018 Telah Menyelenggarakan Kegiatan Pendalaman Materi Teknis Untuk Hakim Niaga Di Lingkungan Peradilan Umum, Bertempat Di Badan Diklat Kumdil Mega Mendung Bogor Yang Diikuti Oleh 58 (lima Puluh Delapan) Orang.

      kegiatan Ini Dilaksanakan Dalam Bentuk Focus Group Discussion (fgd) Yang Membahas Masalah-masalah Di Pengadilan Niaga Antara Lain Kepailitan, Pkpu Dan Hakim Pengawas.

    • Sosialisasi Dan Penyerahan Penyerahan Penghargaan Kepada Pengadilan Tingkat Banding

      mahkamah Agung Di Ballroom Novotel Lampung (22/11/2018) Menyerahkan Penghargaan Nasional Kepada Para Pimpinan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

      anugerah Penghargaan Nasional Tersebut Di Hadiri Oleh 30 Pimpinan Pengadilan Tinggi Se-indonesia Mewakili 352 Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia.

      apresiasi Dan Penghargaan Ma Atas Penerapan E-court Kepada Pengadilan-pengadilan Tinggi Sewilayah Provinsi Seluruh Indonesia Tersebut Adalah Penghargaan Bergengsi Di Dunia Peradilan. Penghargaan Tersebut Menjadi Indikator Pengadilan Mana Di Indonesia Yang Sudah Sangat Siap Menyambut Modernisasi Dan Digitalisasi Perkara Online  Guna Pengajuan Dan Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Di Pengadilan Indonesia

      direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ma.ri Herri Swantoro Mengatakan Bahwa Penerapan E-court Cepat Atau Lambat Harus Di Laksanakan Di Dunia Peradilan Indonesia. Revolusi Teknologi Dan Informasi Yang Sedemikian Masif Kini Telah Mewarnai Setiap Lini Kehidupan Masyarakat. Transaksi Perdagangan, Pelayanan Jasa, Sosial Media, Aplikasi Teknologi Pekerjaan Hingga Penggunaan Teknologi Guna Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tidak Luput Dari Teknologi Informasi. Maka Oleh Karenanya Ma Harus Juga Merespon Revolusi Teknologi Informasi Itu Guna Menunjang Kinerja Peradilan Guna Memenuhi Prinsip Peradilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Murah. Ma Telah Cukup Lama Melakukan Kajian Terhadap Aplikasi Teknologi E-court Dibeberapa Peradilan Di Luar Negeri Terutama Pelaksanaan E-court Di Singapura Yang Telah Memulainya Sejak Tahun 2000. Saat Ini Capaian Penerapan E-court Di Indonesia Telah Mencapai 96%, Tersisa 7 Pengadilan Negeri Di Wilayah Bengkulu, 1 Pengadilan Negeri Di Jambi Dan 4 Pengadilan Negeri Di Jayapura. Sehingga Sebelum Habis Tahun 2018 Dirjen Badilum Yakin Seluruh Pengadilan Di Bawah Peradilan Umum Akan Mencapai 100% Dalam Penerapan E-court.

      "bapak Ketua Mahkamah Agung Ri, Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mendorong Lembaga Mahkamah Agung Menjadi Peradilan Yang Modern Dan Profesional Berdiri Sejajar Dengan Peradilan Modern Di Dunia Internasional. Selamat Kepada Pengadilan-pengadilan Yang Meraih Penghargaan Ma Ini" Demikian Herri Yang Di Kenal Sebagai Perintis Akreditasi Dan Penjaminan Pengadilan Indonesia Tersebut Menjelaskan.

      pada Anugerah Penghargaan Nasional Penerapan E-court Tersebut Mahkamah Agung Memberikan Penghargaan Kepada 27 Pengadilan Tinggi Yang Telah Menerapkan E-court Di Indonesia. Pada Anugerah Tersebut Mahkamah Agung Memberikan Penghargaan Terbaik Kepada 4  Pengadilan Tinggi Yakni Jakarta meraih Ranking 1, Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah Ranking 2, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung Meraih Ranking 3 Dan Pengadilan Tinggi Makassar Meraih Rangking 4. Penghargaan Terbaik Itu Diberikan Oleh Karena Pengadilan Tinggi Tersebut Sukses Mendorong Jajarannya Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Wilayahnya Menerapkan E-court Pada Bulan September Lalu. 

      Ketua Pengadilan Tanjungkarang, Zaid Umar Bob Said Mengatakan Bahwa Dirinya Merasa Bangga Atas Raihan Lenghargaan Yang Diterimanya Tersebut. "penghargaan Ini Adalah Hasil Kerja Keras, Cerdas Dan Iklas Dari Seluruh Jajaran Pengadilan Tinggi Dan Jajaran Pengadilan Negeri Di Wilayah Provinsi Lampung, Salute Dan Bangga" Ucap Bob, Disambut Tepuk Tangan Meriah Seluruh Jajaran Peradilan Di Provinsi Lampung. (sa)                                                                                                             

       

    • Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Yang Modern

      bandar Lampung, 21 November 2018

      optimisme Mahkamah Agung Mewujudkan Tekad Menuju Peradilan Modern Nampaknya Akan Tercapai Sebelum Tahun 2018 Selesai. Dalam Evaluasi Dan Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ma, Herri Swantoro Di Novotel Lampung Rabu Malam (21/11/2018) Memaparkan Bahwa Aplikasi Pengajuan Gugatan Perdata Secara Online Di Pengadilan Negeri (e-court) Saat Ini Telah Mencapai 86%. Tersisa 5 Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pt Bengkulu, 1 Pengadilan Negeri Diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi, 1 Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo Dan 6 Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pt Jayapura Saat Ini Yang Belum Menerapkan Aplikasi E-court.

      dalam Kesempatan Evaluasi Dan Pembinaan Dirjen Badilum Tersebut Herri Swantoro Mengingatkan Secara Tegas Jika Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Yang Tidak Mampu Melaksanakan Penggunaan E-court Maka Mahkamah Agung Akan Mengevalusi Kepemimpinan Ketua-ketua Pt Tersebut.

      e-court Adalah Langkah Awal Bagi Dunia Peradilan Untuk Memulai Langkah Modernisasi Dan Digitalisasi Persidangan Di Pengadilan Indonesia.

      e-court Adalah Aplikasi Teknologi Yang Mengatur Mulai Dari Pengguna Layanan Administrasi Perkara, Pendaftaran Administrasi Perkara, Pemanggilan Para Pihak, Penerbitan Salinan Putusan, Dan Tata Kelola Administrasi, Pembayaran Biaya Perkara Yang Seluruhnya Dilakukan Secara Elektronik/online Saat Mengajukan Permohonan/gugatan Perkara Perdata, Agama, Tata Usaha Negara Yang Berlaku Di Masing-masing Lingkungan Peradilan

      modernisasi Pengadilan Melalui Pendaftaran Gugatan Secara Online (e-filling), Pembayaran Gugatan Secara Online (e-payment Melalui Mekanisme E-skum) Dan Mekanisme Pengiriman Berkas Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Dan Kesimpulan Secara Online (e-summons) Adalah Bentuk Kongkrit Dari Pelaksanaan Peraturan Ma (perma) No. 3/2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

      saat Ini, Pembayaran Secara Elektronik Dapat Dilakukan Melalui Bank-bank Pemerintah Yaitu Bank Btn, Bank Bri, Bank Bni 46, Bank Bni Syariah, Bank Mandiri, Dan Bank Mandiri Syariah.

      keuntungan Penggunaan E-court Adalah Untuk Para Pencari Keadilan. Beda Pengajuan Gugatan Secara Online Ini Dengan Gugatan Manual Yakni Pengajuan Secara Datang Langsung Ke Pengadilan Negeri Adalah Adanya Efesiensi Waktu Dan Efesiensi Biaya. "advokat Domisili Di Surabaya Bisa Mengajukan Gugatan Di Pn Tanjungkarang Tanpa Harus Datang Ke Pengadilan Negeri Diluar Kota Domisilinya Dan E-court Tidak Ada Prosedur Panggilan Delegasi Serta Biaya Proses Pengiriman Fisik. Sehingga Asas Peradilan Yang Cepat, Seserhana Dan Biaya Ringan Dapat Tercapai", Tandas Herri Swantoro Yang Dikenal Sebagai Perintis Akreditasi Dan Penjaminan Mutu Peradilan Di1 Indonesia.

      pada Kesempatan Tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung, Zaid Umar Bob Said Mengatakan Bahwa Seluruh Pengadilan Di Lampung Saat Ini Sudah Menerapkan Aplikasi Teknologi E-court, Sehingga Pt Tanjungkarang Lampung Sangat Optimis Jajarannya Dalam Menyambut Suksesnya Modernisasi Peradilan Indonesia. "9 Dari 10 Pn-pn Di Lampung Saat Ini Sudah Ada Gugatan Perkara Perdata Yang Masuk Didaftarakan Advokat Secara Online. Silahkan Lihat Di Sistem Aplikasi E-court Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp)di Pengadilan Kami" Ucap Bob, Yang Dikenal Sangat Dekat Dan Tegas Dengan Jajaran Anak Buahnya Di Pengadilan-pengadilan Negeri Di Lampung Tersebut. (sa)

    • Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Di Pn Tanjung Karang Dan Pt Tanjung Karang

      pada Hari Rabu Tanggal 21 November 2018, direktur Badan Peradilan Umum Melakukan Pembinaan Di Pn Tanjung Karang Dan Pt Tanjungkarang. Kegiatan Tersebut Dihadiri Oleh Kpt Seluruh Indonesia.

    • Kegiatan Pembinaan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas Ii

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas Ii Pada Tanggal 25 S.d. 27 Oktober 2018, Bertempat Di Badan Diklat Kumdil Mega Mendung Bogor Yang Diikuti Oleh 40 (empat Puluh) Orang Peserta. Kegiatan Pembinaan Dibuka Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.h., M.h. Dilanjutkan Dengan Pembinaan Mengenai Kepemimpinan Organisasi Khususnya Di Pengadilan Negeri.

      menurut Dirjen Badilum Sebagai Leadership Harus Bisa Menggerakkan Organisasi Dan Bisa Menerapkan Regulasi Program-program  Dari Lembaga, Seorang Pemimpin Harus Menguasai Semua Yang Ada Di Pengadilan Baik Mengenai Kepaniteraan Dan Kesekretariatan, Selain Itu Ketua Dan Wakil Ketua Harus Sebagai Top Role Model Yaitu Contoh Yang Terbaik Daripada Yang Dipimpin. Seorang Pemimpin Harus Bisa Memotivasi Dirinya Sendiri, Seorang Pemimpin Harus Memiliki Kemampuan Teknis Yudisial Dalam Membantu Jalannya Kelancaran Persidangan Para Hakim Dan Juga Harus Memiliki Bekal Kemampuan Teknis Administrasi Dalam Memimpin Dan Mengelola Organisasi Yang Lebih Baik, Pemimpin Harus Bisa Melaksanakan Pelayanan Hukum Yang Benar Dan Cepat.

      peserta Kegiatan Juga Mendapatkan Materi Mengenai Manajemen Kepemimpinan, Kebijakan Umum Akreditasi, Proses Audit Administrasi Perkara Dan Pelaksanaan Dipa 01 Dan Dipa 03 Dari Para Pemateri Yang Berkompeten Dibidangnya.

    • Segenap Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Berduka Cita

      segenap Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Air Jt 610 Di Perairan Tanjung Karawang, tanggal 29-10-2018

      anggota Ikahi Yang Tercatat Sebagai Penumpang Adalah :

      1. Kartika Ayuningtyas Upik, Hakim Tinggi Bangka Belitung 2. Hasnawati, Hakim Tinggi Bangka Belitung 3. Rijal Mahdi, Hakim Tinggi Pta Bangka Belitung 4. Ikhsan Riyadi, Hakim Pn Koba 

      semoga Allah Swt Akan Selalu Memberikan Samudra Kesabaran Dan Ketabahan Pada Keluarga Yang Ditinggalkan.